Akuntansi komparatif di Asia
Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Negara tersebut merupakan pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards committee), sekarang menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB- International Accounting Standards Board), dan mereka juga memiliki peraturan utama dalam menjalankan agenda IASB. Sebagai tambahan, kedua lembaga pengatur standar tersebut memiliki komitmen untuk memusatkan prinsip akuntansi umum berlaku nasional (GAAP-national generally accepted accounting principles) dengan Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS-International Financial Reporting Standards).
Negara Jepang
Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestic dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain
Regulasi dan Pembinaan Aturan Akuntansi
Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang undang: hokum komersial, undang undang pasar modal dan undang undang pajak pernhasilkan perusahaan. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Seluruh perusahaan yang dirikan menurut hokum komesial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “aturan aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas.
Komponen-komponen pelaporan
Perusahaan yang didirikan menurut hokum komerisial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan usaha
4. Proposal atas penetuan pengguna ( apropriasi) laba ditahan
5. Skedul pendukung
Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
1. Perubahan dalam modal sahan dan cadangan wajib
2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka pendek dan jangka panjang
3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
4. Aktiva dalam penjaminan
5. Jaminan utang
6. Perubahan dalam provisi
7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang, saham pengendali
8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut
9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan
10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali, dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
11. Remunerasi yang dibayarkan keapda direktur dan auditor wajib.
Patokan akuntansi:
Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan.
Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus-biaya), dengan rata-rata yang paling popular. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hokum perpajakan. Metode declining-balance (saldo-menurun) merupakan depresiasi yang paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.
Biaya penelitian dan pengembangan juga dibebankan saat terjadinya. Kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa – menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiunan dan pegawai yang diberhentikan diakui secara penuh karena pegawai berhak mendapatkannya, dan obligasi tanpa dana seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah minimal 10 persen kas dividend bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.
Banyak praktik akuntansi mendeskripsikan bahwa hal tersebut diimplementasikan pada beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari akuntansi big bang yang disebutkan sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain:
- Adanya kebutuhan daftar perusahaan untuk laporan arus kas.
- Penambahan jumlah anak perusahaan yang bergabung berdasarkan control daripada persentase kepemilikan.
- Penambahan jumlah perusahaan afiliasi yang dilaporkan menggunakan metode ekuitas berdasarkan signifikansi pengaruh daripada persentase kepemilikan.
- Menilai investasi sekuritas pada pasar bukan pada biaya.
- Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau nilai bersih daripada dengan biaya.
- Pencadangan penuh atas pajak tangguhan dan
- Akrual penuh bagi kewajiban pensiun dan pemberhentian kerja lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang diubah agar dapat mengikuti IFRS.
Negara Cina
Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar namun masih dalam kendali partai komunis. Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagao ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem berorientasi pasar. Melihat perkembangan sistem ekonomi yang ada di Cina, maka sistem dan aturan akuntansi di Cina juga berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi:
Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE). ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada yang pada akhirnya menyeragamkan praktik do mestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina fengan praktik internasional.
Kemudian, pada tahun 1998 Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (The China Accounting Standards Committee-CASC) sebagai lembaga berwenang dalam departemen keuangan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada akhirnya, tahun 2006 susunan baru ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Standar dasar akuntansi di Cina, antara lain:
1. Ketentuan umum: pemeliharaan, pembuatan keputusan di bidang ekonomi, perusahaan menguntungkan, berbasis percadangan (accrual).
2. Informasi persyaratan akuntansi kualitatif: representasi terpercaya, relevansi,bisa dipahami,bisa dibandingkan, isi melebihi bentuk, penilaian.
3. Penjelasan tiap elemen: asset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban dan laba.
4. Pengukuran akuntansi: pada umumnya, biaya perolehan; jika elemen-elemen yang diukur pada biaya penggantian, nilai realisasi bersih, nilai sekarang, atau harga pasar, perusahaan harus yakin bahwa jumlah tersebut ada dan bisa diukur.
5. Laporan keuangan: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan.
Pengukuran Akuntansi:
1. Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian.
2. Kapitalisasi dan Uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill.
3. Untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas.
4. Penilaian aset menggunakan basis harga perolehan.
5. Biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi.
6. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.
Negara India
Setelah kemerdekaan, India menganut sistem perekonomian sosialis. Tetapi mulai krisis ekonomi 1991, India mulai membuka pasarnya ke dunia internasional. Undang-Undang Tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi 1866, Indian Accounting Standards (AS) dan Auditing Assurance Standards (AAS).
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi:
Pengaruh bangsa Inggris meluas pada akuntansi: pelaporan keuangan ditujukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam UU tahun 1857, dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866, bersamaan dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Keduanya berlandaskan hukum inggris.
Akta perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh agen pemerintah, Departemen Urusan Perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut kitab akuntansi dan persyaratan untuk sebuah audit. Menurut akta, kitab akuntansi:
· Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan.
· Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda.
Akta ini mewajibkan neraca yang telah diaudit dan akun laba-rugi telah ditandatangani oleh jajaran direktur. Laporan tambahan direktur harus memuat status urusan perusahaan, ketetapan materinya, rekomendasi dividen, dan informasi penting lainnya guna memahami sifat bisnis perusahaan dan anak perusahaan.
Dewan Akuntansi Standar- Accounting Standards Board menerbitkan Indian Accounting Standards(AS), dan Dewan Audit dan Asuransi Standar- Auditing and Assurance Standards Board menerbitkan Auditing Assurance Standards(AAS). AS menurut undang-undang berwenang, dan AAS adalah prasyarat untuk praktik proses audit. Institut diawasi oleh Departemen Urusan Perusahaan. Tahun 2006, pemerintah mengumumkan bahwa hal itu cenderung untuk memperkenalkan legislasi baru perusahaan yang menyerahkan AS dengan Internation Financial Reporting Standards. Institut menentukan tugas untuk mempelajari kemungkinan untuk memakai IFRS secara penuh, tanpa modifikasi, seperti AS.
Ada 22 saham di India, yang paling tua adalah Mumbai( Bombay) bursa saham, didirikan pada tahun1875 dan sekarang terdaftar lebih dari 6000 saham. Ketentuan agen yang mengawasi fungsi pasar modal adalah Securities and Exchange Board of India (SEBI), agen departemen keuangan yang dibentuk tahun 1988 dan diberi kewenangan secara hukum tahun 1992. Pada garis besarnya, pembukuan dan pengungkapan kebutuhan bagi perusahaan terdaftar sama dengan mereka yang ada di AS.
Laporan Keuangan:
Neraca dua tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas dan kebijakan akuntansi serta catatan. Perusahaan tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan inti saja. Perusahaan terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti, laporan keuangan triwulan dan menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang menyangkut semua topik seperti halnya struktur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk.
Peraturan dan Pembinaan Akuntansi:
Sumber utama standar Akuntansi Keuangan di India adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Th 1949 dibentuk Institute of Chartered Accountans of India, yang bertanggung jawab mengambangkan standar akuntansi keuangan India. Th 2006, pemerintah mengumumkan untuk memperkenalkan peraturan baru, yaitu IFRS, dan institusi akuntansi menanggapi kemungkinan tersebut dengan mempelajari penerapan IFRS secara utuh di India.
Sumber:
